PASCALAUBIER – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, telah menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada rakyatnya setelah mengumumkan status darurat militer yang kontroversial. Keputusan ini telah menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat dan parlemen. Artikel ini akan membahas latar belakang, alasan, dan dampak dari keputusan tersebut serta respons dari berbagai pihak.
Latar Belakang
Pada Selasa malam, 3 Desember 2024, Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan status darurat militer untuk pertama kalinya sejak 1980-an. Keputusan ini diambil setelah ia merasa putus asa menghadapi oposisi politik yang kuat di parlemen dan ancaman dari kekuatan anti-negara yang dianggapnya merusak stabilitas negara.
Alasan di Balik Keputusan
Yoon menjelaskan bahwa deklarasi darurat militer dilakukan untuk melindungi Korea Selatan dari kehancuran nasional dan memberantas kekuatan anti-negara. Ia menuduh partai oposisi utama bersimpati dengan Korea Utara dan melakukan kegiatan anti-negara yang menghambat urusan negara.
Reaksi Cepat dan Pencabutan
Namun, hanya enam jam setelah pengumuman, Majelis Nasional menolak keputusan tersebut dengan hasil pemungutan suara 190-0. Parlemen menuntut pencabutan darurat militer, dan Yoon mematuhi keputusan tersebut. Pasukan bersenjata yang sempat mengepung Majelis Nasional segera ditarik mundur.
Permintaan Maaf Presiden
Pada Sabtu, 7 Desember 2024, Yoon menyampaikan pidato televisi berdurasi dua menit untuk meminta maaf kepada rakyat Korea Selatan. Ia mengakui bahwa keputusan mendadak tersebut telah menyebabkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan. Yoon berjanji tidak akan menghindari tanggung jawab hukum dan politik terkait pernyataan darurat militer dan tidak akan mencoba memberlakukannya lagi.
Respons dari Partai Oposisi
Pemimpin oposisi utama, Partai Demokrat, menolak permintaan maaf Yoon dan mendesaknya untuk segera mengundurkan diri atau menghadapi pemakzulan. Pemimpin Partai Demokrat, Lee Jae-myung, menyebut permintaan maaf Yoon sebagai langkah mengecewakan dan mendesak pengunduran diri segera.
Tekanan Politik dan Pemakzulan
Parlemen Korea Selatan menggelar pemungutan suara untuk mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon pada Sabtu sore. Namun, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang menaungi Yoon memboikot proses pemungutan suara dengan cara walk out. Hampir seluruh anggota parlemen dari PPP memilih hengkang, sehingga tidak diketahui secara jelas apakah tersedia suara yang cukup untuk meloloskan mosi pemakzulan.
Dampak Sosial dan Politik
Keputusan Yoon untuk memberlakukan darurat militer telah memicu protes besar-besaran di berbagai kota di Korea Selatan. Jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa 73,6 persen warga mendukung pemakzulan Yoon, termasuk mayoritas di kubu konservatif. Masa depan kepemimpinan Yoon kini semakin tidak pasti, dengan tekanan yang semakin besar dari berbagai pihak.
Kesimpulan
Permintaan maaf Presiden Yoon Suk Yeol atas kontroversi darurat militer menunjukkan kesadaran akan dampak besar yang ditimbulkan oleh keputusan tersebut. Meskipun telah mencabut status darurat militer dan meminta maaf, Yoon masih menghadapi tekanan politik yang signifikan, termasuk ancaman pemakzulan. Masa depan kepemimpinannya kini bergantung pada respons dari parlemen dan dukungan dari rakyat Korea Selatan.